MEDIAMATARAKYAT.INFO, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar. Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar.
Dalam penyampaiannya, Munafri menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD tidak sekadar penyesuaian angka, melainkan diarahkan agar setiap program dan kegiatan yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan kontrol bersama antara eksekutif dan legislatif dalam penggunaan anggaran daerah agar kebijakan yang ditetapkan menghasilkan dampak nyata di tengah masyarakat.
“Penggunaan anggaran ini harus terkontrol dan diawasi dengan baik. Kerja sama antara eksekutif dan legislatif memang harus berjalan dengan baik,” tambah Munafri.
📊 Anggaran Pendapatan dan Belanja
Secara umum, pendapatan daerah pada APBD-P 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih, turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.
Rincian pendapatan:
- PAD: Rp2,27 triliun lebih (turun Rp57 miliar / 2,47%)
- Pendapatan Transfer: Rp2,228 triliun lebih (turun Rp137 miliar / 5,80%)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp65 miliar lebih
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih, naik sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Rincian belanja:
- Belanja Operasi: Rp4,33 triliun lebih (naik Rp146 miliar / 3,49%)
- Belanja Modal: Rp919 miliar lebih (turun Rp55 miliar / 5,68%)
- Belanja Tidak Terduga: Rp15 miliar
Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp699,85 miliar, yang akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI.
🎯 Tujuh Prioritas Pembangunan
APBD-P 2026 diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan melalui tujuh prioritas:
1. Peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja
2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas
4. Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing
6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, serta pembangunan olahraga
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
🏗️ Proyek Karebosi dan Strategi Tender Dini
Munafri juga menjelaskan bahwa beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada tahun berjalan, termasuk penataan dan pembangunan Kawasan Karebosi, akan dimasukkan kembali dalam perencanaan tahun berikutnya.
“Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ucap Appi.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemkot Makassar menyiapkan strategi tender dini. Proyek yang sudah siap perencanaannya akan langsung dimulai sejak Januari 2027, tanpa menunggu anggaran disahkan.
“Bulan satu sudah bisa berjalan. Setelah anggaran selesai, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegas Appi.
Munafri mengakui adanya keterbatasan ruang fiskal, namun hal tersebut tidak menghalangi pemerintah dan DPRD untuk tetap menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik. Mari kita jadikan kebijakan fiskal daerah sebagai bukti bahwa Makassar adalah kota kolaborasi dengan semangat gotong royong,” ajak Wali Kota Makassar.
Pembahasan rinci APBD-P 2026 selanjutnya akan dilakukan secara teknis bersama DPRD Kota Makassar.
“Makassar hari ini sedang tumbuh, dan Makassar esok akan lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas Munafri. (Merna)
